Ahok Keluarkan Pergub, Demo di Jakarta Hanya Bisa di Tiga Lokasi Ini

Ruang berunjuk rasa di Jakarta sekarang ini sudah ditentukan. Cuma ada tiga area yg mampu difungsikan buat melaksanakan berunjuk rasa.

Tiga tempat itu ialah di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR Republik Indonesia, & Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Elemen itu tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 228 Th 2015 mengenai Pengendalian Pengerjaan Penyampaian Opini di Muka Umum terhadap Ruangan Terbuka.

Peraturan itu dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama & disahkan kepada 28 Oktober 2015 dulu.

“Pergub ini mengatur area & disaat perbuatan unjuk rasa,” kata Kepala Biro Umum Sri Rahayu, di Balai Kota, Kamis (29/10/2015).

Sementara itu, dikala buat unjuk rasa ditetapkan kepada pukul 06.00-18.00. Para penegak hukum bisa menindak tegas para demonstran yg melanggar peraturan tersebut.

“Walau demikian, peraturan tersebut tetap menjamin kebebasan penyampaian pernyataan, kebebasan berkata, & menjunjung demokrasi,” kata perempuan yg akrab disapa Yayuk itu.

Kepala Tubuh Kesatuan Bangsa & Politik (Kepala Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono menuturkan, para demonstran tak boleh mengganggu hak asasi orang lain, juga menekan orang lain atau pemerintah.

Setelah Itu, demonstran tak boleh mengganggu kesehatan bersama membakar ban atau memakai pengeras nada lebih dari 60 desibel (DB).

Terkecuali itu, tindakan unjuk rasa tak boleh mengganggu perekonomian pula keamanan negeri.

Atas basic itulah, sejak awal Januari 2015, Gubernur Basuki meminta supaya perbuatan unjuk rasa berpedoman terhadap acara Lima Tertib yg dicanangkan Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya & Kodam Jaya.

“Sebenarnya peraturan tindakan demontrasi telah ada. Pergub ini hanya memastikan ruang supaya lebih tertib & tak menggangu hak asasi orang lain,” kata Ratiyono.

Di dalam aturan itu pun diatur mengenai mediasi. Pemerintah mampu berjumpa bersama perwakilan demonstran.

Salah satu misalnya, perbuatan unjuk rasa berkenaan penetapan pendapatan minimum provinsi(UMP). Yang Merupakan fasilitator, Bakesbangpol DKI dapat meminta gubernur maupun perwakilan Dewan Pengupahan menemui perwakilan demonstran.

Adapun perwakilan demonstran yg bisa menemui perwakilan pemerintah (termasuk juga kementerian) dibatasi sampai lima orang.

Sebelum unjuk rasa, koordinator perbuatan mesti meminta izin ke kepolisian, & polisi dapat berkoordinasi dgn Pemprov DKI.

Seandainya perbuatan unjuk rasa ditujukan ke Istana atau Balai Kota, perbuatan diarahkan ke Monas. Apabila tindakan utk Dewan Perwakilan Rakyat atau kementerian, sehingga para pendemo diarahkan ke Parkir Timur Senayan & Alun-alun Demokrasi DPR/MPR Republik Indonesia.

“Nanti kami yg memfasilitasi perwakilan demonstran utk berjumpa dgn pihak mempunyai hak,” kata Ratiyono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *