Ngotot minta gedung baru, setahun DPR cuma buat 2 undang-undang

Ngotot minta gedung baru, setahun DPR cuma buat 2 undang-undang

Agen Sabung Ayam – Genap telah satu thn Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) musim 2014-2019 menjalankan tugasnya. Tapi sayang selagi setahun ini, tidak sedikit pihak yg merasa belum puas bersama kinerja anggota dewan. Terlebih, kini publik dihebohkan bersama permintaan gedung baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Bermacam Macam dalih diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat buat meyakinkan publik seandainya gedung baru benar-benar dibutuhkan. Salah satunya, gedung Dewan Perwakilan Rakyat dianggap telah tidak pantas lagi lantaran terlampaui sempit & tidak sempat dibangun sejak pasca reformasi.

Dewan Perwakilan Rakyat dianggap tak layak meminta gedung baru di tengah ekonomi Indonesia tengah bergejolak. Lebih-lebih, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat sewaktu satu thn terakhir dianggap tak efektif karena cuma mengesahkan dua undang-undang saja dari puluhan design UU yg jadi target pemerintah & Dewan Perwakilan Rakyat.

Begitu di sampaikan Pengamat Politik sekaligus Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing. Beliau mengemukakan, dari sudut produktivitas, Dewan Perwakilan Rakyat belum bisa menunjukkan kinerja yg baik. Jelasnya, sejauh ini belum ada terebosan-terebosan dari wakil rakyat itu.

“Memang kita mesti akui mereka (Dewan Perwakilan Rakyat) tak produktivf,” kata Emrus dikala berbincang bersama merdeka.com, Jakarta, Rabu (4/11).

Emrus lantas mencontohkan, salah satu kinerja Dewan Perwakilan Rakyat tak memuaskan merupakan, masihlah jumlahnya kursi kosong diwaktu menjalani sidang paripurna. Katanya, hal tersebut berlangsung karena anggota dewan tetap sibuk mengerjakan urusan pribadi.

Maka dinilai Emrus kalau nantinya pemerintah menyetujui pembangunan gedung baru bagi Dewan Perwakilan Rakyat, beliau tak percaya kalau kinerja wakil rakyat sanggup tambah baik. Mengingat, lanjut dirinya, tiap-tiap anggota dewan yg tetap aktif di partai politik, business atau profesi semisal lawyer, bakal susah memfokuskan diri buat rakyat.

“Pembangunan tak berkorelasi bersama tugas-tugas, mereka terlampaui sibuk mengurus partai, business & karir. Aku tak percaya kinerjanya bakal produktif,” tegasnya.

Kendati begitu, Emrus tak mempersoalkan pembangunan gedung baru buat Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, menurut dirinya, buat dikala ini gedung baru benar-benar dibutuhkan Dewan Perwakilan Rakyat. Cuma saja, pembangunan mesti diawasi bersama ketat.

“Saya setuju bersama pembangunan tersebut. Hanya aku minta diawasi, agar jangan sampai di markup,” tambahnya.

Emrus mengungkapkan argumen mengapa gedung baru memang lah dimanfaatkan.

Dijelaskan Emrus, bila gedung Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar telah tak patut. Termasuk Juga, jumlahnya alat-alat kerja dinilai telah jadul.

“Saya ketika masuk ke gedungnya mereka kan punyai sekretaris 6 seandainya enggak salah, itu ruangannya sempit & telah tak patut. Tehnologi seperti komputernya menyedihkan, memang lah mesti ditukar,” ungkap dirinya.

diluar itu, Emrus membandingkan gedung legislatif bersama gedung milik petinggi eksekutif. Jelasnya, perihal yg wajar kalau gedung Dewan Perwakilan Rakyat dibangun. Tapi, beliau menegaskan kembali jikalau pembangunan itu tak boleh luput dari pengawasan warga ataupun pemerintah.

“Ruangan menteri itu bagus seluruhnya. Aku rasa pembangunan itu amat wajar lah dibanding gedung eksekutif. Namun janganlah ada mark up satu sen juga,” tandas Emrus.

Diberitakan diawal mulanya, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengakui bila target pengesahan UU belum tercapai. Tapi mereka beralasan, factor ini berjalan sebab sikap pemerintah yg dinilai lambat dalam lakukan pembahasan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengakui bahwa kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tidak serasi target Acara Legislasi Nasional (Prolegnas). Tetapi Agus membantah itu bukan kesalahan Dewan Perwakilan Rakyat semata, tetapi pemerintah pula. Waktu penutupan periode sidang dulu Dewan Perwakilan Rakyat cuma mengesahkan dua undang-undang dari 39 UU yg ada Prolegnas 2015.

“Perlu ketahuan bahwa legislasi maupun undang-undang ini itu yg menyetujui yaitu pemerintah & Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian serta usulan RUU mampu dari pemerintah & Dewan Perwakilan Rakyat. Maka benar-benar tak murni dari Dewan Perwakilan Rakyat. Maka apabila kinerja legislasi dikaitkan dgn kinerja dari seluruhnya anggota dewan pastinya ini kurang sesuai,” kata Agus di Kompleks Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11).

Politikus Partai Demokrat ini pula memaparkan bahwa pemerintah belum ajukan undang-undang. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat pun belum tidak sedikit ajukan undang-undang.

“Belum tidak sedikit serta yg ajukan UU pas bersama proporsi yg ada, dikarenakan kebanyakan UU diajukan oleh komisi-komisi atau sarana perlengkapan yang lain. Lantaran anggota dewan itu memiliki tiga fungsi. Tupoksinya yakni legislasi, budgeting & pengawasan,” menurutnya.

Walau ada 39 RUU di dalam Prolegnas tetapi sejauh ini Dewan Perwakilan Rakyat cuma bisa mengesahkan 2 UU & sisanya yaitu 10 UU kumulatif terbuka, Agus menolak keras seandainya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat soal legislasi dijadikan tolak ukur kinerja seluruhnya anggota. Dikarenakan baginya kerja Dewan Perwakilan Rakyat tidak cuma legislasi.

“Sehingga semata-mata jikalau di lihat dari kerja legislasi memang lah kurang tepat, tetapi memang lah betul kinerja legislasi yg waktu ini yg dihasilkan tetap amat sedikit. Kita ketahui usulan UU itu sanggup dari dua sumber merupakan sumber dari pemerintah & dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jikalau Dewan Perwakilan Rakyat sumber draf design undang-undangnya telah disiapkan pastinya mesti ada desain akademis, desain dari undang-undangnya itu sendiri yg selanjutnya disinkronisasi di Baleg & setelah itu baru diajukan ke Baleg buat dimasukkan ke dalam Prolegnas demikian pun bersama pemerintah,” terangnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *